Beda Seni di Mata Barat dan Islam

Kasus kartun yang melecehkan Rasulullah saw, Satanic Verses Salman Rusdi, film Buruan Cium Gue, rencana majalah Playboy versi Indonesia, kasus Anjasmara ‘telanjang’, penolakan terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang dilakukan LSM-LSM feminis dan mereka yang mengatakan diri sebagai pekerja seni, serta puluhan kasus serupa yang telah menimbulkan keresahan masyarakat-hingga menyebabkan terjadinya demonstrasi dalam skala internasional, terjadi bisa dikarenakan akibat dari merebaknya ideologi kebebasan berekspresi, yakni paham liberal.

Paham ini, adalah sebuah ideologi “mentah” yang dipaksakan oleh negara-negara besar terhadap dunia ketiga.

Penulis mengatakan mentah karena ideologi ini dibiarkan cair tanpa batasan-batasan yang jelas, tidak heran jika di Barat ada konvoi wanita telanjang di jalan-jalan umum, ada pesta kaum nudis ada partysex, semuanya, berdalih ‘kebebasan ekspresi dan seni’.

Mentah, juga karena tidak mungkin diterapkan secara fair karena jika hendak diterapkan secara fair maka mau tidak mau Barat juga harus bisa menerima “kebebasan ekspresi balasan”. Walhasil ideologi kebebasan berekspresi versi Barat hanyalah teori di awang-awang, yang tidak bisa diterapkan kecuali dengan senjata dan standar ganda.

Kerusakan moral adalah penyakit serius yang sedang menjangkiti Barat akibat penerapan ideologi mentah ini, maka ketika mereka tidak bisa lagi mengatasi problem. Mau tidak mau, untuk menutupi semua borok, mereka memoles ideologi ini dengan jargon-jargon indah, serta mulai melakukan pemaksaan terhadap negara-negara Muslim untuk mengikutinya. Bahkan ada pihak-pihak yang berani memutar balikkan ayat serta maqasid syari’ah supaya umat Islam ramai-ramai menyambut hiruk-pikuk ideologi ini.

Tentu ideologi produk Barat berbeda dengan Islam. Islam adalah agama “realita”, Islam bukanlah agama yang menyuruh umatnya untuk tinggal di kuil-kuil dan terus-menerus melakukan ritual meninggalkan kehidupan dunia, juga bukan ideologi yang mencampakkan penganutnya ke dalam lautan syahwat yang tidak bertepi, yang tidak mengenal halal-haram, tidak mengenal akhlak, serta menyebarkan kerusakan di mana-mana dengan dalih seni.

Islam dan Seni

Islam berinteraksi dengan manusia secara total, jiwa dan raganya, akal dan nuraninya. Jika nutrisi menghidupi badan, pengetahuan menghidupi akalnya, maka seni (al fann) yang menghidupi nuraninya.

Syeikh Yusuf Qardhawi dalam Al Islam wal Fann, hal 11-25, telah menjelaskan sikap Islam terhadap seni. Jika ruh seni adalah perasaan terhadap keindahan maka Al Qur’an sendiri telah menyebutkan “Yang membuat segala sesuatu, yang Dia ciptakan sebaik-baiknya…” (Q.S. As Sajdah:7)

Surat lain menyebutkan, “Sesungguhnya kami telah menciptkan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS: At Tiin :4), dan bahkan, seorang mukmin dituntut agar selalu memiliki rasa yang dalam dan peka terhadap keindahan akan ciptaan Allah swt., firman Allah, “Apakah mereka tidak melihat langit di atas mereka, bagaimana kami telah meninggikan dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.” (QS: Qaaf :6).

Dengan ini maka setiap mukmin menyukai keindahan dikarenakan efek dari keindahan Allah swt, yang juga menyukai keindahan, karena Al Jamiil (Yang Maha Indah) adalah salah satu dari nama-nama Allah swt.

Rasulullah saw. juga telah menjelaskan kepada beberapa sahabat yang mengira bahwa kecintaan terhadap keindahan bisa menafikan iman, dan menjadikan pelakunya terperosok dalam kesombongan, sebagiamana diceritakan sebuah hadist. Rasulullah bersabda,”Tidak akan masuk sorga siapa yang di hatinya ada rasa sombog, walau sebesar biji sawi.” Maka berkatalah seorang lelaki, “Sesungguhnya ada seorang lelaki menyukai agar baju dan sandalnya menjadi bagus.” Maka bersabda Rasulullah saw., “Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan.” (HR. Muslim).

Di samping mukjizat aqliyah Al Qur’an sendiri adalah sebuah mukjizat jamaliyah. Sehingga bangsa Arab tunduk, serta tidak bisa menandingi keindahaan bahasanya, sampai sebagian mereka menyebutnya “sihir”. Rasulullah sendiri telah bersabda, “Hiasilah Al Qur’an dengan suara kalian.” (HR. Muslim).

Jika Islam menyeru umatnya untuk bisa merasakan, menikmati dan mentadaburi keindahan, maka tidak dilarang bagi umatnya untuk mengekspresikan keindahan yang ada dalam benak mereka.

Di masa lalu, para sahabat ra. manfsirkan Al Qur’an dengan syair-syair. Sebagaimana banyak dari para imam, disamping fuqaha’ mereka juga mahir dalam bersya’ir, seperti Ibnu Mubarak dan bahkan Imam Syafi’i.

Maka, jika kaum perempuan, para seniman menuduh mengatakan, dengan Islam seni tak berkembang, boleh dikatakan, mereka hanyalah kumpulan orang-orang jahil yang tak benar-benar mengerti tentang Islam.

Batasan dan Tujuan Seni

Jika Islam membolehkan pemeluknya berkreativitas dan mengekspresikan apa yang ada di benak mereka, tentu Islam juga memandu agar kreativitas mereka bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan umat manusia, serta tidak dibiarkan ngloyor tanpa arah yang akhirnya saling tabrak, sehingga menyebabkan timbulnya madharat pada diri manusia sendiri.

Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya sebagian dari syair itu hikmah“. (HR. Muslim), jika sebagian dari syair adalah hikmah, maka mafhum-nya menyatakan bahwa ada dalam sya’ir hal-hal yang tidak mengandung hikmah atau bahkan berlawanan dengan hikmah itu sendiri, sebagaimana sya’ir-sya’ir yang memuji kebatilan, membanggakan kebohongan, menyeru kemungkaran, membakar syahwat, mengejek Allah swt. dan Rasul saw. dll.

Hanya penyair seperti inilah yang dicela Al Qur’an dan Islam. “Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidaklah kamu melihat bahwasannya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasannya mereka suka mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal sholih dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah kedzaliman…”(QS: Asy Syu’ara’:224-227).

Karena itu, dalam Islam, puisi dan sastra dalam artian khusus, serta seni dalam artian lebih luas, harus memiliki tujuan dan tugas.

Seni yang sahih adalah seni yang bisa mempertemukan secara sempurna antara keindahan dan al haq, karena keindahan adalah hakikat dari ciptaan ini, dan al haq adalah puncak dari segala keindahan ini. Oleh karena itu Islam membolehkan penganutnya menikmati keindahan, karena hal itu adalah wasilah untuk melunakkan hati dan perasaan.

Seni dalam Islam adalah penggerak nalar agar bisa menjangkau lebih jauh tentang apa yang berada di balik mater. Keindahan adalah salah satu sebab tumbuh dan kokohnya keimanan, sehingga keindahan itu menjadi sarana mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. (Dalam Fannanul Muslim wal Ibda’, Dr. Barakat Muhammad Murad, Manarul Islam No.353, Vol 30)

Dan sebaliknya Islam melarang penganutnya menikmati dan mengekspresikan tindakan-tindakan yang telah dilarang oleh agama, karena hal itu malah mencampakan para pelakunya kepada hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri.

Maka para pekerja seni tidak perlu khawatir kehilangan mata pencarian dan terpasungnya kreatifitas jika RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi kelak disahkan, karena masih banyak ladang selain wilayah “terlarang”, karena seni bukanlah sekedar pamer aurat, prektek ciuman di tempat umum, mendendangkan lirik-lirik jorok, eksibisi lukisan telanjang, juga bukan publikasi sajak-sajak porno.

Mengekpresikan keindahan tidak perlu dengan cara nenggak bir ketika membaca puisi. Kreativitas bukanlah sekedar memprodukis film-film tidak mendidik Di sana masih banyak ladang yang belum tergarap, yaitu seni yang membuahkan maslahat bagi kita bersama, yang membuat bangsa ini bermartabat, dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah swt.

Dengan kata lain, kita menginginkan seni yang tidak hanya berkutat pada seni itu sendiri, melainkan seni yang bisa mengantarkan kita menuju ridho-Nya. Karena itu, jika sebagaian kalangan seniman tiba-tiba merasa ‘kebakaran’ dengan RUU yang seharusnya melindungi martabat semua orang, kita perlu berprasangka buruk. Jangan-jangan, mereka adalah seniman yang sangat takut kehilangan ‘ladangnya’ atas karya-karya joroknya. Sebab dengan disahkan RUU ini, praktis, mereka tidak lagi bisa ‘praktek’.

Karena itu kita terharan-heran, seorang Muslimah, lahir dan besar di kota santri seperti Pasuruan, di mana hidup dilingkungan ulama, justru bangga dengan menari erotisnya dan getol menolak RUU APP. Jangan-jangan, dia memang tak paham Islam, atau takut tak bisa menikmati kekayan dunia, karena tak bisa lagi mencari uang kecuali berlenggak-lenggok dan menari erotis? Wallahu’alm bishowab.

3 Responses to “Beda Seni di Mata Barat dan Islam”


  1. 1 Ikhsanul hakim Januari 17, 2007 pukul 1:53 pm

    assalamualaikum wr. wb
    saya minta tolong kirimkan isi RUU APP!!!!

  2. 2 almanar Januari 26, 2007 pukul 10:21 pm

    Wa’alaikum salam warahmatullah…
    Syukran atas commentnya, draff RUU APP ini ana ambil dari mediacare, semoga bermanfaat

    DRAF RUU TENTANG
    ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
    HASIL PEMBAHASAN TIM PERUMUS – DPR RI

    RANCANGAN
    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR TAHUN
    TENTANG
    PORNOGRAFI
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia merupakan
    negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang menghormati kebhinnekaan
    dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertanggung jawab
    melindungi setiap warga negara, harkat dan martabat manusia, menjunjung
    tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, kepribadian luhur yang
    beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. bahwa dampak globalisasi dan kondisi kesejahteraan masyarakat
    yang berpengaruh terhadap pembuatan, penyebarluasan, penggunaan
    pornografi dan perbuatan asusila dalam masyarakat sangat memprihatinkan
    dan dapat mengancam kepribadian generasi bangsa dan tatanan kehidupan
    sosial masyarakat Indonesia;
    c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
    pornografi dan tindak kecabulan yang ada sampai
    d. saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam
    rangka melestarikan tatanan kehidupan dan ketertiban bermasyarakat serta
    penegakan hukum;
    e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
    huruf a, huruf b, huruf dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang
    tentang Pornografi;
    Mengingat :
    1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar
    Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Tap MPR VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
    3. Pasal 281, 282, 283, 284 UU No. 1/1946 Tentang KUHP dan UU No.
    32/2002 tentang Penyiaran;
    Dengan Persetujuan Bersama
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
    dan
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    MEMUTUSKAN:
    Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI
    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Dalam Undang Undang ini yang dimaksudkan dengan :

    1. Pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksual
    dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,
    gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk-bentuk
    pesan komunikasi lain melalui media dan/atau pertunjukan di depan umum,
    untuk membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan
    masyarakat.

    2. Pornografi anak adalah segala bentuk penggarabaran visual, termasuk
    foto, film, video, gambar, atau komputer atau citra atau gambar yang
    dihasilkan komputer, baik dibuat atau diproduksi dengan peralatan
    elektronik, mekanis maupun peralatan lainnya.
    3. Membuat adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan memproduksi
    materi media massa cetak, media massa elektronik, media komunikasi
    lainnya, dan barang-barang pornografi.
    4. Menyebarluaskan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan
    mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik,
    media-media komunikasi lainnya, dan mengedarkan barang-barang yang
    mengandung sifat pornografi dengan cara memperdagangkan, memperlihatkan,
    memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukan, menyiarkan,
    menempelkan, dan/atau menuliskan.
    5. Menggunakan adalah kegiatan memakai materi media massa cetak, media
    massa elektronik, alat komunikasi medio, dan barang dan/atau jasa
    pornografi.
    6. Media massa cetak adalah alat atau sarana penyampaian informasi
    dan pesan-pesan secara visual kepada masyarakat luas berupa
    barang-barang cetakan massal antara lain buku, suratkabar, majalah, dan
    tabloid.
    7. Media massa elektronik adalah alat atau sarana penyampaian
    informasi dan pesan–pesan secara audio dan/atau visual kepada
    masyarakat luas antara lain berupa radio, televisi, film, dan yang
    dipersamakan dengan film.
    8. Alat komunikasi medio adalah sarana penyampaian informasi dan
    pesan-pesan secara audio dan/atau visual kepada satu orang dan/atau
    sejumlah orang tertentu antara lain berupa telepon, Short Message
    Service, Multimedia Messaging Service, surat, pamflet, leaflet, booklet,
    selebaran, poster, dan media elektronik baru yang berbasis komputer
    seperti internet dan intranet.
    9. Barang pornografi adalah semua benda yang materinya mengandung
    sifat
    10. pornografi antara lain dalam bentuk buku, suratkabar, majalah,
    tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan
    dengan film, video, Video Compact Disc, Digital Video Disc, Compact
    Disc, Personal Computer-Compact Disc Read Only Memory, dan kaset.
    11. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang
    diperoleh antara lain melalui telepon, televisi kabel, internet, dan
    komunikasi elekronik lainnya, dengan cara memesan atau berlangganan
    barang-barang pornografi yang dapat diperoleh secara langsung dengan
    cara menyewa, meminjam, atau membeli.
    12. Pengguna adalah setiap orang yang dengan sengaja menonton/
    menyaksikan pornografi dan/atau pornoaksi.
    13. Setiap orang adalah orang perseorangan, perusahaan, atau
    distributor sebagai kumpulan orang baik berupa badan hukum maupun bukan
    badan hukum.

    14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
    tahun dan belum pernah menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.

    15. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
    Presiden.
    16. Mengeksploitasi adalah kegiatan memanfaatkan perbuatan pornoaksi
    untuk tujuan mendapatkan keuntungan materi atau non materi bagi diri
    sendiri dan/atau oranglain.
    17. Hubungan seks adalah kegiatan hubungan perkelaminan baik yang
    dilakukan oleh pasangan suami-isteri maupun pasangan lainnya yang
    bersifat heteroseksual, homoseks atau lesbian.
    18. Data elektronik adalah segala bentuk informasi yang telah tertata,
    tersusun atau terstruktur, baik dalam format database, teks, gambar,
    audio maupun video, yang dibuat dan/atau disajikan dengan menggunakan
    peralatan elektronik.
    BAB II
    ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
    Bagian Pertama
    Asas dan Tujuan
    Pasal 2
    Pengaturan terhadap pornografi berasaskan penghormatan terhadap
    nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan
    beradab, kebhinnekaan, kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga
    negara khususnya bagi perempuan dan anak dari dampak negatif pornografi.

    Pasal 3
    Anggota Tim Perumus Draf RUU tentang APP bersepakat Undang-Undang
    tentang Pornografi bertujuan :
    a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang
    beretika, mempertahankan dan memperkokoh kepribadian luhur bangsa yang
    menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan
    yang adil dan beradab.
    b. Memberikan perlindungan, pembinaan, pendidikan moral dan akhlak
    masyarakat serta kepastian hukum yang mampu melindungi setiap
    warganegara, terutama anak dan perempuan dari eksploitasi seksual.
    c. Mencegah dan menghentikan berkembangnya komersialisasi seks
    dan eksploitasi seksual baik industri maupun distribusinya.
    Bagian Kedua
    Ruang Lingkup
    Pasal 4
    Ruang lingkup yang diatur dalam undang-undang tentang Pornografi (dan
    Pornoaksi) mencakup:
    a. Pembuatan yang meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan
    memproduksi materi media massa cetak, media massa elektronik, media
    komunikasi lainnya, dan barang–barang pornografi.
    b. Penggandaan terdiri dari kegiatan atau serangkaian kegiatan
    untuk memperbanyak materi media massa, media massa elektronik, media
    komunikasi lainnya, dan barang–barang pornografi.
    c. Penyebarluasan yang meliputi segala kegiatan atau serangkaian
    kegiatan yang bertujuan untuk mengedarkan materi media massa cetak,
    media massa elektronik, media-media komunikasi lainnya, dan mengedarkan
    barang-barang yang mengandung sifat pornografi dengan cara
    memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertontonkan,
    mempertunjukan, menyiarkan, menempelkan, dan/atau menuliskan serta
    korban sebagai akibat yang ditimbulkan.
    d. Penggunaan mencakup segala kegiatan yang memakai materi media
    massa cetak, media massa elektronik, alat komunikasi medio, dan barang
    dan/atau jasa pornografi.
    e. Setiap orang yang menyediakan dana (sponsor), sarana, prasana,
    media dalam penyelenggaraan pornografi.
    BAB III
    PENGATURAN
    Bagian Pertama
    Larangan
    Pasal 5
    Setiap orang dilarang :
    a. membuat dan/atau menggandakan pornografi;
    b. menyebarluaskan pornografi;
    c. menggunakan pornografi; dan/atau
    d. menyediakan dana dan/atau sarana-prasarana.
    Pasal 6
    Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
    a. Pornografi ringan, yaitu penggambaran pinggul, pantat, dan
    payudara; dan
    b. Pornografi berat, yaitu penggambaran:
    1) alat kelamin dan/atau ketelanjangan tubuh orang dewasa;
    2) aktivitas orang melakukan masturbasi atau onani;
    3) aktivitas orang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang
    mengarah pada hubungan seks;
    a)dengan pasangan berlawanan jenis;
    b) dengan pasangan sejenis;
    c)dengan anak-anak;
    d) dengan orang yang telah meninggal dunia;
    e)dengan hewan.
    c. Pornografi anak mencakup perbuatan penggambaran aktivitas hubungan
    seks atau aktivitas yang mengarah atau mengesankan pada hubungan seks
    yang melibatkan anak.
    Pasal 7
    (1) Setiap orang dilarang menjadi obyek atau model pornografi.
    (2) Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau
    model pornografi.
    Bagian Kedua
    Pembatasan
    Pasal 8
    (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan
    Pasal 15 tidak meliputi:
    a. pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi untuk
    tujuan:
    1) pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan
    tingkat pendidikan dan bidang studi;
    2) pengobatan gangguan kesehatan seksual;
    b. pertunjukan seni dan budaya;
    c. adat istiadat dan tradisi;
    d. pembuatan, pemilikan dan penggunaan pornografi untuk kepentingan
    pribadi.
    (2) Pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terbatas pada lembaga penelitian
    dan/atau lembaga pendidikan yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan
    perundang-undangan.
    (3) Pengobatan gangguan kesehatan seksual sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) huruf a angka 2 hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan
    rekomendasi dari dokter, rumah sakit dan/atau lembaga kesehatan yang
    memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    (4) Pertunjukan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    huruf b hanya dapat dilakukan oleh lembaga kesenian dan kebudayaan di
    tempat khusus untuk pertunjukan seni dan budaya dan mendapat izin
    pejabat berwenang.
    Pasal 9
    Setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, memiliki, dan/atau
    menggunakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
    a dan d berkewajiban menjaga pornografi tersebut agar penggunaannya
    sesuai dengan pembatasan dalam undang-undang ini.
    Pasal 10
    Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 9 dapat dituntut berdasarkan pelanggaran larangan sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 5.
    Pasal 11
    (1) Pembuatan dan penyebarluasan pornografi sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 8 ayat (1) hanya dapat dilakukan di tempat-tempat khusus yang
    telah mendapat izin dari Pemerintah.
    (2) Ketentuan lebih lanjut tentang izin sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
    (3) Setiap orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran izin
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituntut berdasarkan
    pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
    Pasal 12
    (1) Setiap orang yang melanggar izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi
    administratif.
    (2) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
    berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan usaha;
    c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
    d. pencabutan izin usaha.
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
    BAB IV
    PORNOGRAFI ANAK
    Pasal 13
    Setiap orang wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehingga
    anak tidak memperoleh akses terhadap materi pornografi da/atau materi
    pornografi anak yang ditampilkan melalui telekomunikasi, multimedia dan
    informatika, termasuk pula dan pementasan.
    Pasal 14
    Setiap anak baik korban atau pelaku dalam pornografi dan dan pornografi
    anak berhak memperoleh pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial,
    kesehatan fisik dan mental dari negara, keluarga, lembaga sosial,
    lembaga pendidikan, rohaniawan dan/atau masyarakat dengan
    sebaik-baiknya.
    Pasal 15
    Setiap orang dilarang menjadikan anak sebagai obyek atau model
    pornografi.
    BAB V
    PENCEGAHAN
    Bagian Pertama
    Peran Pemerintah
    Pasal 16
    Pemerintah melakukan pencegahan dan pemberantasan pembuatan,
    penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang tidak sesuai dan/atau
    bertentangan dengan undang-undang ini.
    Pasal 17
    Untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 13 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang:
    a. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan
    dan/atau penggunaan pornografi; dan
    b. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam/luar negeri
    dalam pencegahan dan pemberantasan pembuatan, penyebarluasan dan/atau
    penggunaan pornografi yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan
    undang-undang ini.
    c. Menyusun peraturan daerah dalam rangka pencegahan dan
    pemberantasan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang
    tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan undang-undang.
    d. koordinasi antar instansi pemerintah erkait dalam penyiapan dan
    penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi;
    e. koordinasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan
    kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi;
    f. koordinasi antar instansi pemerintah dalam mengatur pembuatan,
    penyebarluasan, dan penggunaan barang pornografi dan jasa pornografi
    untuk tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
    g. mengoperasikan satuan tugas yang terdiri dari unsur pemerintah
    terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
    h. membangun dan mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan
    edukasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi.
    i. pemutusan jaringan pembuatan, dan penyebarluasan barang
    pornografi, dan jasa pornografi;
    Bagian Kedua
    Peran Serta Masyarakat
    Pasal 18
    (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan dan
    pemberantasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan
    pornografi yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan undang-undang
    ini.
    (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
    dengan cara:
    a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;
    b. advokasi;
    c. sosialisasi; dan
    d. pembinaan lingkungan masyarakat.
    (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
    harus dilaksanakan dengan undang-undang yang berlaku.
    Pasal 19
    Setiap orang yang melaporkan terhadap pelanggaran undang-undang ini
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berhak mendapat
    perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    BAB VI
    PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
    DI SIDANG PENGADILAN
    Pasal 20
    Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
    pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan undang-undang Hukum
    Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang
    ini.
    Pasal 21
    Alat bukti selain sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana,
    termasuk juga sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana sebagaimana
    diatur dalam undang-undang ini adalah:
    a. barang yang menyimpan teks dalam bentuk cetakan;
    b. barang yang menyimpan gambar, suara ataupun film baik elektronik
    atau optik.atau dalam bentuk apapun penyimpanan data; dan/atau
    c. data yang tersimpan dalam jaringan internet maupun penyedia
    saluran komunikasi lainya.
    Pasal 22
    (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berhak membuka akses,
    memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file
    komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data
    elektronik lainnya.
    (2) Untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
    Penyidik dapat meminta kepada pemiliki data dan penyedia jasa layanan
    elektronik untuk menyerahkan dan/ atau membuka data elektronik yang
    dimaksud dan harus diberikan tanda terima.
    Pasal 23
    (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa data elektronik
    itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, maka data
    elektronik tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
    (2) Dalam hal tidak ada hubungannya dengan perkara, maka data elektronik
    tersebut dihapus.
    (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam
    proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan
    sumpah jabatan isi data elektronik yang dihapus.
    Pasal 24
    Penyidik membuat Berita Acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 23 b dan Pasal 23 c dan mengirim turunan Berita Acara
    tersebut kepada pemilik atau penyedia jasa layanan elektronik dimana
    data tersebut didapatkan.
    BAB VII
    PEMUSNAHAN
    Pasal 25
    (1) Terhadap hasil penyitaan dan perampasan barang yang tidak berijin,
    atau berdasarkan putusan pengadilan.dilakuka n Pemusnahanterhadap barang
    pornografi tersebut.
    (2) Pemusnahan barang pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilakukan oleh penuntut umum.
    (3) Pemusnahan barang pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang
    sekurang-kurangnya memuat :
    a. nama media apabila barang disebarluaskan melalui media massa
    cetak dan/atau media massa elektronik;
    b. nama dan jenis serta jumlah barang yang dimusnahkan;
    c. hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan;
    d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang
    dimusnahkan; dan
    e. tanda tangan dan identitas Iengkap para pelaksana dan pejabat
    yang melaksanakan dan menyaksikan pemusnahan.
    BAB VIII
    KETENTUAN PIDANA
    Pasal 26
    (1) Setiap orang yang membuat pornografi ringan sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 huruf a dipidana dengan pidana
    penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
    dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000, – (seratus juta
    rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, -(lima ratus juta rupiah).
    (2) Dalam hal membuat pornografi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
    1 (satu) tahun
    (3) 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan
    dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000, – (seratus lima puluh
    juta rupiah) dan paling banyak Rp. 700.000.000, -(tujuh ratus juta
    rupiah).
    Pasal 27
    (1) Setiap orang yang membuat pornografi berat sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 huruf b dipidana dengan pidana penjara
    paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
    pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, – (dua ratus juta rupiah)
    dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, – (satu milyar rupiah).
    (2) Dalam hal membuat pornografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
    3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 13 (tiga belas) tahun 4
    (empat) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000, – (tiga
    ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000, – (satu milyar
    lima ratus juta rupiah).
    Pasal 28
    (1) Setiap orang yang menyebarluaskan pornografi ringan sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 huruf a dipidana dengan
    pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 12 (dua
    belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000, – (lima
    ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000, – (dua milyar
    rupiah).
    (2) Dalam hal menyebarluaskan pornografi ringan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara
    paling singkat 4
    (3) (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
    denda paling sedikit Rp. 650.000.000, – (enam ratus lima puluh juta
    rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
    Pasal 29
    (1) Setiap orang yang menyebarluaskan pornografi berat sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 huruf b dipidana dengan
    pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau paling
    lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
    650.000.000, – (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
    2.500.000.000, – (dua milyar lima ratus juta rupiah).
    (2) Dalam hal menyebarluaskan pornografi berat sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara
    paling singkat 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan paling lama 15 (lima
    belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 700.000.000, – (tujuh
    ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima
    ratus juta rupiah).
    Pasal 30
    (1) Setiap orang yang menggunakan pornografi ringan sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 6 huruf a dipidana dengan
    pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima)
    tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000, – (seratus juta
    rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, – (lima ratus juta rupiah)
    (2) Dalam hal menggunakan pornografi ringan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara
    paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam)
    tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp.
    150.000.000, – (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
    600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
    Pasal 31
    (1) Setiap orang yang menggunakan pornografi berat sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 6 huruf b dipidana dengan
    pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling
    lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000, –
    (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 550.000.000, –
    (lima ratus lima puluh juta rupiah).
    (2) Dalam hal menggunakan pornografi berat sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling
    singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda
    paling sedikit Rp. 200..000.000, – (dua ratus juta rupiah) dan paling
    banyak Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
    Pasal 32
    (1) Setiap orang yang menyediakan dana dan/atau sarana-prasarana bagi
    orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi ringan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 huruf a dipidana
    dengan pidana
    (2) penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 14 (empat
    belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 350.000.000, –
    (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
    2.500.000.000, – (dua milyar lima ratus juta rupiah).
    (3) Setiap orang yang menyediakan dana dan/atau sarana-prasarana bagi
    orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi berat
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 huruf b dipidana
    dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan
    paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
    Rp. 400.000.000, – (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
    2.750.000.000, – (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
    Pasal 33
    Setiap orang yang menjadi obyek atau model pornografi sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
    singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun
    dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000, – (seratus lima puluh
    juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000, -(tujuh ratus lima puluh
    juta rupiah).
    Pasal 34
    (1) Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model
    pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan
    pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)
    tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, –
    (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000, – (delapan
    ratus juta rupiah).
    (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung
    unsur kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
    tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
    paling sedikit Rp. 250.000.000, – (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan
    paling banyak Rp. 850.000.000, – (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
    Pasal 35
    (1) Setiap orang yang menjadikan anak sebagai obyek atau model
    pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan
    pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)
    tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, –
    (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000, – (delapan
    ratus juta rupiah).
    (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung
    unsur kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
    tahun 6 (enam)
    (3) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling
    sedikit Rp. 250.000.000, – (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling
    banyak Rp. 850.000.000, – (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
    BAB IX
    KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 36
    Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan
    perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana
    pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
    Undang-Undang ini.
    BAB X
    KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 37
    Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
    Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik
    Indonesia.
    Disahkan di Jakarta pada tanggal,
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
    Diundangkan di Jakarta
    pada tanggal
    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
    DR. HAMID AWALUDIN SH
    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN

  3. 3 lina rizkih Mei 20, 2009 pukul 6:45 am

    jangan biarkan negri kita terpuruk oleh pornofrafi yang mengatasnamakan seni….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s





%d blogger menyukai ini: